Perkembangan infrastruktur di era Presiden Joko Widodo dianggap tepat karena dibuktikan bahwa ia telah berhasil mendorong ekonomi regional. Namun, pemerintah daerah didorong untuk terus berinovasi sehingga mereka dapat mengoptimalkan potensi regional masing-masing, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi pedesaan.

Dengan demikian, salah satu kesimpulan yang diangkat dalam forum diskusi yang mengoceh berjudul Infrastruktur Pengukuran: sejauh mana pembangunan infrastruktur merangsang pembangunan ekonomi di daerah yang berlangsung di Media Building Indonesia di Jakarta,
Hadir sebagai Chief Executive Officer of Village Development dan Pemberdayaan, PDTT Kemedesa, Taufiq Madjid dan Asisten I Personel Direktorat Presidensial di bidang Pengembangan Program Prioritas, Darmawan Prasojo.


Sementara para ahli yang hadir dalam diskusi, antara lain, pengamat ekonomi Faisal H. Basri, anggota Komisi Dewan Perwakilan Rakyat V Syarif Abdullah Alkadrie dan Ari Kuncoro, Profesor dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Indonesia.
Darmawan Prasojo mengatakan bahwa proyek infrastruktur tidak hanya mengurangi waktu perjalanan atau mempercepat jalur logistik, tetapi lebih dengan mendorong dan memindahkan ekonomi orang.
“Di masa lalu, Jakarta – Cirebon diambil hanya dengan $ 10-12 jam dari hanya 3,5 hingga 4 jam, kehadiran infrastruktur ini mendorong pengembangan ekonomi regional,” katanya.
Kehadiran infrastruktur saya juga mendorong industri pariwisata dan local. Dia memberi contoh, jumlah pedagang kuliner Creebon meningkat setelah jalan tol Cipali.


“Pembangunan infrastruktur mendorong pariwisata dan mampu mengendarai ekonomi rakyat di wilayah tersebut,” katanya.
Darmawan mengatakan bahwa visi pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi sangat sederhana tetapi dengan kesederhanaannya menghilangkan rintangan pada implementasinya.
“Kami melihat bahwa pengembangan infrastruktur di semua pulau Republik telah menjadi buah-buahan yang manis, telah berhasil mendorong ekonomi rakyat,” katanya.
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur tanpa interaksi dan koordinasi pemerintah daerah, investor dan komponen masyarakat tidak akan direalisasikan.
Taufiq Madjid, dalam presentasinya terungkap, ada perubahan paradigma pembangunan desa di mana desa adalah topik utama pembangunan. Pertama, administrasi otoritas berdasarkan prinsip pengakuan dan subsidiaritas yang berarti pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan. Sementara subsidiaritas berarti penggunaan otoritas staf lokal. Kedua, ia melanjutkan posisi desa sebagai pemerintah masyarakat, yang merupakan perpaduan komunitas yang mengatur (komunitas otonom) dan pemerintah daerah (lokal otonom).


Untuk mencapai ini, lanjut Taufik Majid, kebijakan Dana Desa dilakukan dalam hal pembangunan infrastruktur, dari 2015 hingga 2018, mendistribusikan setiap tahun hasilnya baik.
“Dana desa telah meningkatkan transportasi
Sejauh ini, katanya, bangun sepanjang 191 km dari jalan, 1.140.000 jembatan dan 5,371 unit batu.
“Apa yang telah dicapai dalam program dana desa terdiri dari mendukung kegiatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa,” katanya.
Menurutnya, indikator pembangunan desa adalah tingkat kepemilikan aset masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi regional.
“Selain sumber daya manusia, keberhasilan meningkatkan ekonomi desa dapat dilihat aset yang dipegang oleh desa dan jumlah keterlibatan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ari Kuncoro menyoroti dampak pembangunan infrastruktur. Dia mengungkapkan, perkembangan semacam itu